Tes Kemampuan Akademik 2025: Standarisasi Pendidikan untuk Semua Jenjang

oleh

Tes Kemampuan Akademik 2025: Standarisasi Pendidikan untuk Semua Jenjang – Pendidikan nasional tak pernah berhenti berbenah. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) Siswa Tahun 2025 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
Aturan ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tes Kemampuan Akademik, yang memperkuat tekad pemerintah menghadirkan pendidikan yang terukur, adil, dan berkualitas.

Bagaimana bentuk TKA? Siapa saja yang wajib ikut? Apa saja prinsip dasar, tujuan, hingga rincian penyelenggaraan TKA?
Mari kita kupas tuntas agar masyarakat, guru, dan murid lebih siap menghadapi kebijakan baru ini.

TKA: Apa dan Kenapa

Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah alat ukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
Bukan sekadar formalitas, TKA menjadi tolok ukur kualitas pembelajaran, bahan evaluasi kebijakan, sekaligus cara memastikan kesetaraan akses pendidikan.

TKA 2025 tak hanya untuk jalur formal seperti SD, SMP, SMA, dan SMK, tetapi juga menjangkau jalur nonformal dan informal seperti Paket A, B, C dan sekolah rumah.

TKA Dilandasi Tiga Prinsip Penting

Menurut Pasal 2, penyelenggaraan TKA wajib mengedepankan:

  • Kejujuran: sikap menjunjung tinggi integritas dalam penyelenggaraan TKA.

  • Kerahasiaan: menjaga semua informasi terkait TKA dari akses tak sah.

  • Akuntabilitas: memastikan pelaksanaan TKA bisa dipertanggungjawabkan.

Ketiga prinsip ini membuat TKA bukan sekadar tes, melainkan proses yang terencana, bermartabat, dan profesional.

Tujuan TKA: Lebih dari Sekadar Nilai

Di balik pelaksanaan TKA, ada empat tujuan utama (Pasal 3):

  1. Mendapatkan informasi capaian akademik murid yang terstandar – penting untuk seleksi akademik.

  2. Memastikan murid jalur nonformal dan informal memiliki kesempatan setara – melalui penyetaraan hasil belajar.

  3. Mendorong peningkatan kapasitas pendidik – agar guru semakin terampil dalam menyusun penilaian berkualitas.

  4. Sebagai bahan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Penyelenggara TKA: Siapa Saja yang Terlibat?

Pasal 4 dan 5 menjelaskan detail penyelenggara TKA:

  • Kementerian Pendidikan:

    • Menyusun pedoman, kerangka asesmen, dan soal TKA.

    • Menerbitkan sertifikat hasil TKA.

    • Memantau pelaksanaan secara nasional.

  • Kementerian Agama:

    • Mengkoordinasi TKA di madrasah.

    • Menetapkan pengawas TKA.

  • Pemerintah Provinsi:

    • Memastikan mutu soal untuk SMA/SMK.

    • Koordinasi dan pengawasan di tingkat provinsi.

  • Pemerintah Kabupaten/Kota:

    • Menyusun soal untuk SD/SMP.

    • Koordinasi dan laporan ke pusat.

Pelibatan beragam pihak membuat TKA memiliki standar nasional, sekaligus responsif terhadap kondisi daerah.

Pelaksanaan TKA: Di Mana dan Bagaimana

Pelaksana TKA adalah satuan pendidikan terakreditasi.
Bila ada sekolah belum terakreditasi, muridnya tetap ikut TKA dengan menginduk ke sekolah lain.
(Pasal 6)

Persyaratan Sekolah Pelaksana

Pasal 7 menyebut syarat minimal:

  • Sarana: komputer, listrik stabil, dan internet.

  • Petugas: proktor dan teknisi.

Jika sekolah tak punya sarana lengkap, TKA tetap bisa dilaksanakan dengan menginduk ke satuan pendidikan lain.

Siapa Saja Peserta TKA?

Pasal 8 mengatur cukup detail:

  • Jalur formal: murid kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA/SMK.

  • Jalur nonformal: murid program Paket A, B, C.

  • Jalur informal: murid sekolah rumah.

TKA bahkan terbuka untuk murid di pesantren di bawah Kementerian Agama.
Kecuali: murid berkebutuhan khusus penyandang disabilitas dengan hambatan intelektual.

Mata Uji TKA

Pasal 9 menetapkan:

  • SD/MI & Paket A: Bahasa Indonesia, Matematika.

  • SMP/MTs & Paket B: Bahasa Indonesia, Matematika.

  • SMA/MA & Paket C, SMK/MAK:

    • Bahasa Indonesia

    • Matematika

    • Bahasa Inggris

    • Mata pelajaran pilihan sesuai pedoman.

Mengapa TKA Penting?

TKA menjadi:

  • Standar evaluasi nasional untuk semua jalur pendidikan.

  • Jembatan agar murid nonformal/informal diakui setara.

  • Alat guru memperbaiki metode mengajar.

  • Data pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan.

Kesetaraan Akses: Tak Ada yang Tertinggal

Dengan TKA, murid di Paket A, B, dan C punya hak yang sama untuk diukur dan melanjutkan pendidikan.
Bahkan murid sekolah rumah pun tercakup.
Inilah wujud nyata pendidikan inklusif dan adil.

Peran Pemerintah Daerah: Dekat ke Sekolah

  • Provinsi: soal SMA/SMK.

  • Kabupaten/Kota: soal SD/SMP.

  • Kedua tingkatan juga bertanggung jawab mengawasi dan melaporkan ke pusat.

Peran Kementerian Agama

Tak hanya pendidikan umum, madrasah (MI, MTs, MA, MAK) juga mengikuti TKA.
Koordinasi, pengawasan, dan pengawas ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Bagaimana dengan Murid Berkebutuhan Khusus?

TKA mengecualikan murid disabilitas dengan hambatan intelektual.
Ini memastikan tes sesuai kemampuan dan kondisi murid.

Jaminan Mutu dan Kejujuran

Pentingnya tiga prinsip:

  • Kejujuran: integritas pelaksana dan peserta.

  • Kerahasiaan: mencegah kebocoran soal.

  • Akuntabilitas: semua proses terdokumentasi dan dapat diaudit.

Persiapan Penting Bagi Sekolah

  • Pastikan akreditasi sekolah aktif.

  • Siapkan sarana komputer dan internet.

  • Latih proktor dan teknisi.

  • Sosialisasikan jadwal dan prosedur kepada murid.

Bagi Guru dan Pendidik

TKA jadi peluang untuk:

  • Memahami capaian murid.

  • Mengembangkan penilaian yang lebih baik.

  • Menjadi bagian penjaminan mutu nasional.

TKA Sebagai Reformasi Penilaian Nasional

Berbeda dari Ujian Nasional (UN), TKA dirancang:

  • Lebih fleksibel.

  • Mencakup semua jalur pendidikan.

  • Fokus pada penjaminan mutu, bukan sekadar angka kelulusan.

Harapan Pemerintah Lewat TKA

  • Meningkatkan kualitas pendidikan.

  • Membuat kebijakan berbasis data nyata.

  • Menjamin kesetaraan akses.

Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) bukan sekadar peraturan baru.
TKA adalah langkah besar menuju penilaian yang adil, inklusif, dan terukur bagi semua murid Indonesia – baik di sekolah formal, nonformal, maupun informal.

Tiga prinsip (kejujuran, kerahasiaan, akuntabilitas) menjadi fondasi.
Pelibatan Kementerian, Pemda, hingga madrasah membuat kebijakan ini menjadi upaya kolektif meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Mari sambut TKA 2025 dengan persiapan matang, agar pendidikan Indonesia semakin berkualitas dan setara untuk semua.

Dapatkan update terbaru seputar dunia pendidikan langsung dari ponsel Anda:

✅ Info terbaru Kurikulum Merdeka
✅ Format KKTP, Modul Ajar, ATP siap pakai
✅ Contoh administrasi guru lengkap
✅ Materi dan soal latihan untuk SD–SMA
✅ Tips dan berita pendidikan terpercaya

Semua bisa Anda akses gratis dan praktis lewat saluran WhatsApp kami. Jangan lewatkan informasi penting untuk guru, orang tua, dan siswa! 📲 Klik & bergabung sekarang untuk tidak ketinggalan info penting! — BERGABUNG SALURAN WHATSAPP